Berita Terkini

Sosialisasi adalah tahapan terpanjang dalam proses Pemilu di Indonesia. Hingga kini pun Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta terus melakukan sosialisasi dan bekerja keras agar pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 mendatang berjalan lancar. Mulai dari Sosialisasi Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc, Sosialisasi Rekruitmen KPU Provinsi Kabupaten/Kota, Sosialisasi Tahapan Logistik, Sosialisasi Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Sosialisasi Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, hinghga Sosialisasi Tahapan Kampanye. Saat ini adalah Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Salah satu upaya yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta adalah sosialisasi untuk cek data pemilih dan sosialisasi untuk lakukan Rekam KTP Elektronik. Sosialisasi cek data pemilih, KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di 14 Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. PPK melakukan sosialisasi pengecekan data pemilih dengan mendatangi sekolah-sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta. PPK mengajak siswa-siswa SMA untuk melakukan cek apakah siswa tersebut sudah masuk daftar pemilih atau belum. Disamping itu juga mengajak dan menghimbau bagi pelajar yang belum rekam KTP elektronik untuk segera melakukan rekam, termasuk juga bagi pelajar yang pada tanggal 19 April 2019 genap berusia 17 tahun untuk melakukan rekam. Sosialisasi rekam KTP elektronik juga dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta. Pelaksanaan rekam KTP elektronik dilaksanakan di Kantor KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 13 – 16 Agustus 2018 dan juga di Kantor-kantor Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta. Untuk memaksimalkan kegiatan ini KPU Kota juga melakukan jemput bola dengan mengundang by name by address berdasarkan data dari Sidalih yang belum punya KTP elektronik dan belum rekam KTP elektronik, dengan cara mengirim undangan perekaman. Berdasarkan Data dari Sidalih ada 3.686 jiwa yang belum rekam KTP elektronik. Upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan dan tanggung jawab untuk menlindungi hak pilih masyarakat.

unduh berkas : DAFTAR CALON SEMENTARA

unduh berkas : SK PENETAPAN DCS

Yogyakarta - Tata ruang kantor adalah sebuah seni yang membutuhkan kemampuan desain dan layouting ruang. Tujuannya tentu untuk mengatur ruang kerja supaya lebih efektif dan tepat guna. Hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan suasana kerja yang nyaman, yang dapat membantu peningkatan produktifitas kerja.. Berkaitan dengan hal itu, dilaksanakan kegiatan “DIKUPAS” atau “ Diskusi Rabu Pagi “ yang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 mengangkat tema tentang “ Penataan Ruangan”.   Diskusi yang diselenggarakan melalui media zoom tersebut melibatkan Komisioner, Sekretaris, Struktural, Staf Pelaksanan dan tenaga PPNPN. Semua pihak diajak diskusi bersama tentang penataan ruang kantor KPU Kota Yogyakarta. “Hasil diskusi diperoleh kesimpulan bahwa penataan ruang dilakukan sesuai kebutuhan pegawai dan kesesuaian pekerjaan dengan mengoptimalkan ruangan, sarana dan pra-sarana. Serta akan dibentuk tim penataan ruangan yang akan memutuskan alternatif penataan ruangan Kantor KPU Kota Yogyakarta”, pungkas Analis Primadani, Sekretaris KPU Kota Yogyakarta yang menutup acara DIKUPAS saat itu. (sa, dok. Iw)

Yogyakarta— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta kembali memperkuat sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan institusi pendidikan tinggi melalui partisipasi dalam program dosen praktisi di Universitas Gadjah Mada. Bertempat di ruang BRI-Worker Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro, hadir sebagai narasumber dalam mata kuliah “Sistem dan Tata Kelola Pemilu” dengan topik pembahasan “Menakar Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Kota Yogyakarta”. Kegiatan yang diselenggarakan pada Rabu (18/6) ini dipandu oleh Asisten Dosen Sherlly Rossa, S.I.P., dan dihadiri oleh mahasiswa S1 UGM, perwakilan KPU dan Bawaslu Kabupaten Sleman, serta Dekan FISIPOL UGM. Dalam paparannya, Noor Harsya menyampaikan pentingnya pendekatan inklusif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penyediaan sarana prasarana yang ramah disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS). Ia juga menggarisbawahi upaya KPU Kota Yogyakarta dalam menjalin kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait demi memastikan hak konstitusional warga negara terpenuhi secara setara, tanpa diskriminasi. Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk mendalami tantangan nyata dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan menyusun solusi strategis yang dapat diterapkan di masa mendatang. Diskusi berlangsung aktif dan kritis, mencerminkan antusiasme mahasiswa dalam memahami dinamika praktik demokrasi di tingkat lokal. Dari perspektif akademik hingga administratif, para peserta diajak untuk berpikir secara sistematis mengenai tata kelola pemilu yang tidak hanya tertib dan sah, tetapi juga adil dan merangkul seluruh kelompok masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara KPU Kota Yogyakarta dan institusi pendidikan tinggi dapat terus terjalin untuk memperkuat literasi pemilu, khususnya di kalangan pemilih pemula dan kelompok akademisi muda. Partisipasi aktif dari generasi muda dalam proses demokrasi akan menjadi fondasi penting dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan. (salsa)

Yogyakarta — Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu (17/8/2025) berlangsung meriah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta. Rangkaian kegiatan dimulai dengan Upacara Bendera HUT RI ke-80 yang diikuti oleh seluruh jajaran KPU se-DIY, termasuk KPU Kota Yogyakarta. Rangkaian acara diawali dengan prosesi khidmat peringatan detik-detik proklamasi, yang dilanjutkan dengan penyerahan Satya Lancana 30 Tahun kepada pegawai yang berdedikasi. Momentum ini juga dikuatkan dengan penandatanganan Deklarasi Penguatan Komitmen Bersama Implementasi Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan Pelayanan Publik oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-DIY. Pada kesempatan tersebut, KPU Kota Yogyakarta turut berbangga karena kembali meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Terbaik se-DIY. Usai upacara, suasana berubah lebih semarak dengan digelarnya Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) KPU se-DIY ke-3, yang kali ini menghadirkan berbagai lomba menarik, di antaranya Lomba Pembacaan Naskah UUD 1945 dan Panca Prasetya Korpri, Lomba Line Dance, serta Lomba Fashion Show. KPU Kota Yogyakarta tampil membanggakan dengan meraihJuara 1 Lomba Pembacaan Naskah UUD 1945 melalui penampilan Wahyu Hidayat, CPNS KPU Kota Yogyakarta. Dengan suara lantang, artikulasi jelas, dan penuh penghayatan, Wahyu berhasil memukau dewan juri dan mengungguli peserta dari KPU kabupaten/kota lainnya. Selain itu, tim KPU Kota Yogyakarta juga menorehkan prestasi di Lomba Line Dance, yang diikuti oleh delapan orang: lima pegawai perempuan sekretariat, dua pegawai laki-laki sekretariat, serta satu komisioner. Dengan kekompakan gerak, koreografi enerjik, serta semangat kebersamaan, tim ini berhasil meraih Juara 2, menambah daftar prestasi KPU Kota Yogyakarta pada momentum bersejarah ini. Partisipasi aktif dalam berbagai lomba tersebut bukan hanya menjadi ajang unjuk kemampuan, namun juga sarana mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan membangun semangat kerja kolektif di lingkungan KPU se-DIY. Dengan hasil ini, KPU Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus hadir, tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar KPU yang menjunjung tinggi sportivitas, kreativitas, dan kebersamaan. (salsa)