Berita Terkini

Yogyakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menggelar Rapat Penyusunan Laporan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 pada Selasa, 18 Maret 2025, di The Alana Malioboro Hotel, Kota Yogyakarta. Kegiatan dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU DIY, Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Yogyakarta serta perwakilan dari berbagai stakeholder, termasuk Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), Bawaslu Kota Yogyakarta, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Yogyakarta, Forkompimda Kota Yogyakarta, Bapedda Kota Yogyakarta, dan Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Yogyakarta. Ketua KPU Kota Yogyakarta membuka rapat dengan sambutan yang menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan yang telah berjalan. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak yang turut menyukseskan pemilihan serta menegaskan bahwa laporan ini akan menjadi bahan refleksi dan peningkatan kualitas demokrasi di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Ketua KPU DIY turut memberikan sambutan yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan. Beliau menyampaikan bahwa penyusunan laporan ini bukan hanya sekadar bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Paparan materi disampaikan oleh Anggota KPU Kota Yogyakarta dan Sekretaris KPU Kota Yogyakarta yang menjelaskan secara rinci berbagai aspek pelaksanaan tahapan pemilihan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk pemilihan yang akan datang. Presentasi ini menjadi dasar dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, di mana peserta rapat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan serta pandangan mereka terkait penyusunan laporan tahapan pemilihan. Rapat ini diakhiri dengan sesi penutup yang menegaskan kembali pentingnya kolaborasi antar-lembaga dalam menyusun laporan yang komprehensif. KPU Kota Yogyakarta berharap hasil dari rapat ini dapat menjadi referensi yang kuat dalam perbaikan mekanisme penyelenggaraan pemilu di Kota Yogyakarta ke depan. (salsa)  

Yogyakarta – Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menggelar Rapat Evaluasi Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 bersama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Yogyakarta. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 26 Februari 2025, di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta, dihadiri oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro, beserta jajaran Anggota KPU Kota Yogyakarta, Plh. Sekretaris KPU Kota Yogyakarta, perwakilan KPU DIY, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta, serta perwakilan Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta dan Polresta Kota Yogyakarta. Rapat diawali dengan sambutan Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro, yang mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran sekretariat PPK dan PPS dalam menyukseskan Pilwali 2024. Beliau menegaskan bahwa sekretariat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan baik, mulai dari persiapan administrasi, pengelolaan logistik, hingga dukungan teknis dalam setiap tahapan pemilu. Ia juga menyampaikan harapan agar kolaborasi dan sinergi antarpenyelenggara pemilu terus diperkuat untuk pemilu mendatang. Selanjutnya, Kabag Teknis KPU DIY, Indra Yudistira, menyampaikan pengarahan mengenai pentingnya evaluasi dalam perbaikan tata kelola pemilu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi sekretariat dalam menjalankan tugasnya, sekaligus mencari solusi terbaik guna meningkatkan efektivitas kerja dan koordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam sesi pembahasan, peserta rapat juga diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman serta menyampaikan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Pilwali 2024. Berbagai aspek menjadi fokus dalam evaluasi ini, termasuk pengelolaan anggaran, sistem administrasi, kesiapan logistik, serta koordinasi antarunit kerja dalam menyukseskan tahapan pemilu. KPU Kota Yogyakarta menekankan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk pemilu berikutnya, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan secara keseluruhan. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi sekretariat PPK dan PPS dalam membantu penyelenggaraan Pilwali 2024, KPU Kota Yogyakarta memberikan plakat penghargaan kepada seluruh sekretariat PPK dan PPS se-Kota Yogyakarta. Acara kemudian ditutup dengan harapan agar koordinasi antarpenyelenggara pemilu tetap terjalin erat, guna mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih baik, transparan, dan berintegritas di masa mendatang. (berita: salsa, foto: riyoga&salsa)

Yogyakarta – Dalam rangka melakukan refleksi terhadap pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menggelar Rapat Evaluasi Tahapan Pilwali 2024 bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa(25/02/2025) , di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta, dihadiri oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro, beserta jajaran Anggota KPU Kota Yogyakarta, Sekretaris KPU Kota Yogyakarta, Srimulyani, perwakilan KPU DIY, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Yogyakarta, serta perwakilan Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta. Acara dibuka dengan sambutan Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu, khususnya PPK dan PPS, yang telah bekerja keras dalam menyukseskan Pilwali 2024. Ia menegaskan bahwa kesuksesan pemilu tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi pemilih, tetapi juga dari profesionalisme, transparansi, dan integritas penyelenggara dalam setiap tahapan. Selanjutnya, masing-masing anggota KPU Kota Yogyakarta memberikan pengarahan terkait pentingnya evaluasi tahapan pemilu guna memperbaiki berbagai aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persiapan pemungutan suara, distribusi logistik, tata kelola administrasi, hingga koordinasi antarpenyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam sesi diskusi, peserta rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan pengalaman selama bertugas di lapangan. Beberapa tantangan yang diangkat dalam evaluasi ini meliputi upaya meningkatkan koordinasi dalam distribusi logistik, optimalisasi sistem rekapitulasi suara, serta peningkatan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika tahapan pemilu. KPU Kota Yogyakarta berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi ini sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemilu di masa depan. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan, KPU Kota Yogyakarta memberikan plakat penghargaan kepada PPK dan PPS se-Kota Yogyakarta. Rapat evaluasi ini kemudian diakhiri dengan harapan agar kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat untuk menyongsong pemilu mendatang yang lebih baik, transparan, dan berintegritas. (berita: salsa, foto: riyoga)  

Yogyakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Senin, 24 Februari 2025, bertempat di Pendopo KPU Kota Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh: Ketua KPU DIY, Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Yogyakarta, serta perwakilan dari Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), Bawaslu Kota Yogyakarta, dan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Yogyakarta. Kegiatan ini diawali dengan sambutan Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro, yang menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Kota Yogyakarta. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 sehingga dapat berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan stakeholder dalam menciptakan pemilu yang berkualitas serta semakin inklusif bagi seluruh masyarakat. Dalam sesi utama, Anggota KPU Kota Yogyakarta, Ratna Mustika Sari, memaparkan berbagai dimensi evaluasi Pilkada 2024, mencakup aspek teknis penyelenggaraan, partisipasi pemilih, tantangan dalam distribusi logistik, hingga efektivitas sosialisasi kepada masyarakat. Setelah pemaparan, tamu undangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan rekomendasi terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Yogyakarta. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam diskusi ini antara lain perlunya peningkatan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, penguatan efektivitas tahapan pemilu, serta optimalisasi teknologi dalam pelaksanaan pemilihan. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi yang terjalin, KPU Kota Yogyakarta memberikan piagam penghargaan kepada para stakeholder yang telah berperan aktif dalam mendukung suksesnya Pilkada 2024. Acara kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama dan harapan agar seluruh rekomendasi dalam FGD ini dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Dengan adanya FGD ini, diharapkan KPU Kota Yogyakarta dapat menyusun laporan evaluasi yang komprehensif dan menjadi dasar penguatan tata kelola pemilu di masa depan, guna semakin meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. (humas&foto: salsa)

Yogyakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta mengadakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 pada Rabu, 19 Februari 2025, di Sekar Kedathon Restaurant. Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Walikota Yogyakarta, perwakilan KPU DIY, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Yogyakarta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Mantri Pamong Praja dan Lurah se-Kota Yogyakarta. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pilkada serta mempererat kolaborasi dengan stakeholder dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Yogyakarta. Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro, membuka acara dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pilkada tidak terlepas dari sinergi antara KPU dan stakeholder terkait. Dalam sambutannya, ia juga berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut di masa depan guna memastikan pelaksanaan pemilu yang semakin berkualitas dan partisipatif. Anggota KPU DIY, Sri Surani, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada KPU Kota Yogyakarta yang telah sukses menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan aman, damai, dan tanpa adanya gugatan hukum. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Mantri Pamong Praja dan Lurah se-Kota Yogyakarta yang telah berperan dalam mendukung kelancaran tahapan pemilihan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi. Sementara itu, Pj. Walikota Yogyakarta, Sugeng Purwanto, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama tahapan pilkada. Ia berpesan agar sinergi ini dapat terus ditingkatkan dalam pemilu dan pilkada mendatang. Selain itu, ia juga menitipkan pesan kepada Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 agar segera menangani permasalahan penataan Teras Malioboro serta pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengucapkan pamit dari jabatannya dan meminta maaf apabila terdapat kekurangan selama masa kepemimpinannya. Sebagai bentuk apresiasi, KPU Kota Yogyakarta memberikan vandel penghargaan kepada Pj. Walikota, Desk Pilkada, Forkompimda, OPD, serta Mantri Pamong Praja dan Lurah se-Kota Yogyakarta. Acara dilanjutkan dengan paparan laporan tahapan Pilkada 2024 dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Dengan adanya rapat evaluasi ini, diharapkan penyelenggaraan pemilu di masa depan dapat berjalan lebih baik, transparan, dan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. (humas & foto: salsa)  

Yogyakarta - KPU Kota Yogyakarta menerima kunjungan audiensi dan diskusi dari The Asia Foundation (TAF), pada hari Kamis  (13/2) di Pendopo KPU Kota Yogyakarta. Pertemuan tersebut membahas program Democratic Resilliance yang disponsori oleh Kementrian Luar Negeri  Australia (DFAT)  dan The Asia Foundation, dengan dukungan IAEA.  Emma Boon dari Kementrian Luar Negeri Australia Dalam kesempatan berdiskusi dengan  KPU Kota Yogyakarta,    memaparkan mengenai pencapaian dan tantangan program tersebut, berfokus pada pembelajaran dan evaluasi program selama empat tahun terakhir, khususnya terkait inklusi sosial dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.   Ketua KPU Kota Yogyakarta, Harsya Aryosamodro  berbagi pengalaman dan inovasi mereka dalam melayani pemilih disabilitas,  menunjukkan peningkatan partisipasi dari tahun ke tahun.  Perwakilan Australia menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan  kesediaan untuk mendukung program serupa di masa mendatang,  serta menekankan pentingnya pembelajaran bersama antara kedua negara.  Diskusi difokuskan pada strategi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, termasuk peran penting pendataan, sosialisasi yang inklusif, dan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Anggota KPU DIY, Sri Surani,  menambahkan  berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam hal penjangkauan pemilih di rumah melalui jemput bola pada sejam terakhir pencoblosan yakni pukul 12.00 – 13.00 WIB.  Rani menambahkan kendala teknis seperti keterbatasan waktu petugas  KPPS yang hanya satu jam,  jumlah petugas pengawas yang terbatas, dan kerumitan mekanisme administrasi.  Selain itu,   kesulitan dalam menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel, terutama di daerah perkotaan seperti Yogyakarta.  Selain itu keterbatasan anggaran dan perencanaan dari KPU RI  dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas.  Permasalahan data juga disinggung,  dengan data prevalensi disabilitas yang dianggap masih jauh dari ideal, peran penting organisasi masyarakat dan aktivis dalam melengkapi kekurangan fasilitas dan sosialisasi yang dilakukan KPU,  menunjukkan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan inklusivitas Pemilu,  Ujar Sri Surani. Dalam  berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun  2024 di Yogyakarta, khususnya mengenai upaya KPU dalam menjangkau pemilih, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.  Diskusi mencakup strategi pendidikan pemilih,  penggunaan data pemilih untuk pemetaan kebutuhan disabilitas,  penanganan isu-isu terkait aksesibilitas di TPS, dan  penjelasan mengenai situasi rekapitulasi suara yang sempat terhenti karena anomali data.  KPU Kota  Yogyakarta juga menjelaskan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk LSM, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, untuk memastikan partisipasi pemilih yang inklusif dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk penyampaian informasi terkait keistimewaan DIY yang unik.  Mereka menekankan pentingnya kepercayaan publik dan kerja sama untuk kelancaran proses pemilu.