KPU Kota Yogyakarta Menerima Audiensi The Asia Foundation Dalam Rangka Melihat Capaian Positif Pilkada Yogyakarta Tahun 2024
Yogyakarta - KPU Kota Yogyakarta menerima kunjungan audiensi dan diskusi dari The Asia Foundation (TAF), pada hari Kamis (13/2) di Pendopo KPU Kota Yogyakarta. Pertemuan tersebut membahas program Democratic Resilliance yang disponsori oleh Kementrian Luar Negeri Australia (DFAT) dan The Asia Foundation, dengan dukungan IAEA.
Emma Boon dari Kementrian Luar Negeri Australia Dalam kesempatan berdiskusi dengan KPU Kota Yogyakarta, memaparkan mengenai pencapaian dan tantangan program tersebut, berfokus pada pembelajaran dan evaluasi program selama empat tahun terakhir, khususnya terkait inklusi sosial dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.
Ketua KPU Kota Yogyakarta, Harsya Aryosamodro berbagi pengalaman dan inovasi mereka dalam melayani pemilih disabilitas, menunjukkan peningkatan partisipasi dari tahun ke tahun. Perwakilan Australia menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kesediaan untuk mendukung program serupa di masa mendatang, serta menekankan pentingnya pembelajaran bersama antara kedua negara. Diskusi difokuskan pada strategi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, termasuk peran penting pendataan, sosialisasi yang inklusif, dan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Anggota KPU DIY, Sri Surani, menambahkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam hal penjangkauan pemilih di rumah melalui jemput bola pada sejam terakhir pencoblosan yakni pukul 12.00 – 13.00 WIB. Rani menambahkan kendala teknis seperti keterbatasan waktu petugas KPPS yang hanya satu jam, jumlah petugas pengawas yang terbatas, dan kerumitan mekanisme administrasi. Selain itu, kesulitan dalam menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel, terutama di daerah perkotaan seperti Yogyakarta.
Selain itu keterbatasan anggaran dan perencanaan dari KPU RI dalam menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Permasalahan data juga disinggung, dengan data prevalensi disabilitas yang dianggap masih jauh dari ideal, peran penting organisasi masyarakat dan aktivis dalam melengkapi kekurangan fasilitas dan sosialisasi yang dilakukan KPU, menunjukkan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan inklusivitas Pemilu, Ujar Sri Surani.
Dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Yogyakarta, khususnya mengenai upaya KPU dalam menjangkau pemilih, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Diskusi mencakup strategi pendidikan pemilih, penggunaan data pemilih untuk pemetaan kebutuhan disabilitas, penanganan isu-isu terkait aksesibilitas di TPS, dan penjelasan mengenai situasi rekapitulasi suara yang sempat terhenti karena anomali data. KPU Kota Yogyakarta juga menjelaskan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk LSM, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, untuk memastikan partisipasi pemilih yang inklusif dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi, termasuk penyampaian informasi terkait keistimewaan DIY yang unik. Mereka menekankan pentingnya kepercayaan publik dan kerja sama untuk kelancaran proses pemilu.
