Berita Terkini

Yogyakarta – Kamis (1/9) KPU Kota Yogyakarta  menggelar rapat koordinasi sebagai bentuk penyampaian informasi tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2024. Rapat koordinasi diselenggarakan di Hotel Santika Yogyakarta, dengan   mengundang stake holder terkait dan perwakilan dari partai politik di tingkat Kota Yogyakarta yang berkas pendaftarannya dinyatakan telah lengkap dan diterima sebagai calon peserta Pemilu 2024. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo dengan menyampaikan beberapa point yang harus diperhatikan antara lain tentang verifikasi administrasi pada aplikasi SIPOL  Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan dalam sambutannya  meminta Parpol yang terindikasi ganda eksternal segera membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota yang terindikasi keanggotaannya ganda kemudian di upload ke SIPOL. Pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Yogyakarta, Erizal menyampaikan terkait munculnya Keputusan KPU RI Nomor 308 Tahun 2022 mempengaruhi jadwal verifikasi, Verifikasi administrasi keanggotaan  berlangsung 16 agustus sampai dengan  6 September 2022, tindak lanjut hasil verifikasi administrasi oleh partai politik  berlangsung 19 agustus sampai dengan 3 september 2022 dan   verifikasi atas tindak lanjut dan klarifikasi langsung atas ganda antar partai politik 4 September  sampai dengan  5 September 2022.   Erizal juga menambahkan  bahwa ketidaksesuaian data isian Sipol dengan KTA dan KTP Elektronik dapat diperbaiki saat verifikasi administrasi perbaikan. Sedangkan terkait anggota yang berstatus TNI, POLRI, ASN, Kepala desa, penyelenggara pemilu dan jabatan lain yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan serta terkait kegandaan dengan partai politik lalu dapat ditindaklanjuti partai politik dengan menyampaikan surat pernyataan melalui Sipol. Setelah disampaikan materi dilanjutkan  sesi diskusi dan tanya jawab dan mendapat antusiasme dari peserta rapat yang merupakan perwakilan 20 dari 23  pengurus partai di tingkat Kota Yogyakarta yang hadir dalam rakor tersebut. Untuk diketahui  masyarakat dapat menyampaikan tanggapan kepada KPU RI melalui http://infopemilu.kpu.go.id selama masa verifikasi administrasi. KPU Kota Yogyakarta tetap membuka layanan Helpdesk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu bagi partai politik tingkat Kota Yogyakarta. (Her)      

Yogyakarta - Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Pemilih, KPU Kota Yogyakarta menggelar fasilitasi Pendidikan Pemilih untuk segmen pemilih perempuan di Science Centre Taman Pintar, Selasa (30/8/2022). Kepala UPT Taman Pintar Yogyakarta yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha ibu Maria Novi Setyawati menyampaikan Pendidikan pemilih segmen perempuan dan organisasi wanita mengajak menyiapkan peran serta Pemilu 2024 menuju Pemilu yang terbaik, peran perempuan tidak hanya sekedar di belakang layar tetapi bergerak dalam dunia politik mendukung KPU dalam pemilu 2024 untuk mencerdaskan, menanamkan kejujuran, keadilan, aman dan tertib. Dalam sambutannya Ketua KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo menyampaikan ada beberapa segmen yang disasar dalam sosialisasi Pemilu Tahun 2024 yaitu bagi pemilih Pemula, pemilih difabel, pemilih perempuan. Peran perempuan dan organisasi wanita diharapkan menjadi agen sosial dalam menyampaikan kegiatan tahapan pemilu yang bisa diikuti oleh perempuan, aktif dalam mengawasi kegiatan KPU Kota Yogyakarta dan mendorong masyarakat khususnya segmen perempuan untuk mendaftar pada rekrutmen badan adhoc penyelenggara pemilu tahun 2024. Narasumber Moch Edward Trias Pahlevi dari Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menyampaikan materi tentang partisipasi organisasi perempuan dalam Pemilu tahun 2024. Pemilu merupakan sarana pemberian kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini diserahkan sebagian saja kepada para penguasa, karena kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tetap ada ditangan rakyat. Oleh Karena itu partisipasi pemilih dalam pemilu/pilkada dapat berfungsi sebagai legitimasi politik, mengurangi kecurangan dalam pemilu, dan juga dapat menghasilkan pemimpin yang pro terhadap kepetingan masyarakat. Narasumber kedua, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Siti Nurhayati menyampaikan materi yang diberikan terkait pentingnya peran dan partisipasi perempuan dalam berdemokrasi, terutama menggunakan hak suara kaum perempuan dalam pemilu dan pemilihan. Selain itu juga dijelaskan tentang lembaga penyelenggara pemilu, undang undang pemilu dan dalam kesempatan tersebut turut di sosialisasikan aplikasi mobile Lindungi hakmu untuk mengecek data pemilih.   Fasilitasi Pendidikan Pemilih merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Program ini digagas tidak hanya untuk meningkatkan kuantitas partisipasi pemilih tapi juga untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.      

Yogyakarta - Senin, 22 Agustus 2022, KPU Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Sosialisasi Manajemen Risiko yang diikuti KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber Arisanti Suryaningrum, dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan moderator Siti Ghoniyatun, anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi ini dilaksanakan di tengah-tengah pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, diselenggarakan secara hybrid, luring bertempat di Ruang Rapat Lantai II KPU DIY, yang dihadiri Ketua, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan secara daring dengan aplikasi zoom meeting dihadiri oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.   “Kegiatan identifikasi risiko adalah kegiatan menginventarisir peristiwa, penyebab dan dampak dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda pencapaian tujuan organisasi. Adapun sumber risiko internal dan eksternal. ujar Arisanti Suryaningrum dalam Sosialisasinya.   Sosialisasi Manajemen Risiko di Lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan KPU Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta diulas secara rinci dan lengkap. Ibarat sedia payung sebelum hujan, risiko perlu disiapkan dan diantisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.  Semoga pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, aman, tertib dan lancar.*(Ar)

Yogyakarta -  Rabu (23/8) KPU Kota Yogyakarta melaksanakan Rakor Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilu 2024 melalui media Zoom  Meeting. Rakor dihadiri oleh anggota KPU Kota Yogyakarta, sekretaris, kasubbag tekmas dan staf serta perwakilan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 di tingkat Kota Yogyakarta. Rapat dibuka oleh PLH Ketua KPU Kota Yogyakarta, Frengky Argitawan Mahendra  dengan menyampaikan beberapa poin yang harus diperhatikan antara lain tentang Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik melalui aplikasi SIPOL pada Partai Politik calon Peserta Pemilu 2024. Kadiv Teknis Penyelenggaraan  KPU Kota Yogyakarta, Erizal  menjelaskan tujuan rakor ini adalah menyamakan persepsi partai politik calon peserta Pemilu 2024 agar dapat memenuhi seluruh tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2024 ini berbeda dengan proses pendaftaran pada Pemilu sebelumnya, dimana pendaftaran Pemilu Tahun 2024 dilakukan di tingkat pusat oleh parpol tingkat pusat serta semua berkasnya diunggah melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). “Partai politik harus mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi tahapan pendaftaran, verifikasi sampai dengan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Desember yang akan datang”, tandasnya Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu 2024 ada 3 kategori yaitu  partai politik yang sudah lolos ambang batas 4 % Perolehan suara Pemilu terakhir, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi. Partai politik yang belum lolos ambang batas 4% perolehan suara Pemilu terakhir, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, serta partai baru juga demikian, yaitu melalui tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Hal tersebut tercantum dalam pasal 6 Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022. “Di Kota Yogyakarta sendiri, sejauh ini berdasarkan data SIPOL ada  23 partai, dengan rincian 15 partai lama yang ikut  Pemilu tahun 2019 dan partai baru sebanyak 8 partai,”pungkasnya. (Her)

Yogyakarta - KPU Kota Yogyakarta menyerahkan santunan bagi anak yatim dan melakukan doa bersama  untuk suksesnya pemilu serentak tahun 2024 pada hari Senin, 22 Agustus 2022 mulai pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Serbaguna KPU Kota Yogyakarta, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Yogyakarta, Sekretaris, Kasubbag  beserta seluruh staf sekretariat. Acara ini menghadirkan anak yatim di lingkungan kantor KPU Kota Yogyakarta, yaitu di RW 10 Bangunrejo, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta. Turut mendampingi anak-anak yatim adalah Ketua RW 10 Bangunrejo Bapak Isnawan. Pada pembukaan acara Ketua KPU Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo menyampaikan bahwa kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 diawali dengan doa bersama dan berbagi rezeki kepada anak yatim di lingkungan KU Kota Yogyakarta. Hal ini ditujukan agar keberadaan KPU Kota Yogyakarta juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Gerakan serentak nasional untuk berbagi dengan anak yatim ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk ikhtiar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang baik di Kota Yogyakarta. Doa bersama dipimpin Bapak Bashori Alwi, diawali dengan menyampaikan hadist mengenai keutamaan menyantuni anak yatim. Doa yang disampaikan juga memohon agar selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan serta kesabaran  dalam melaksanakan tahapan, sehingga pemilu dapat berjalan lancar, demokratis dan berintegritas serta terhindar dari permasalahan dan sengketa. (AP)

Yogyakarta- - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik di dampingi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY, Moh Zainuri Ikhsan melakukan kunjungan kerja pada hari Jumat (19/8) di kantor KPU Kota Yogyakarta, Jl Magelang no 41, Tegalrejo, Yogyakarta, dalam rangka supervisi layanan helpdesk serta kegiatan verifikasi administrasi menggunakan SIPOL. Kegiatan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berlangsung pada 16– 29 Agustus 2022. “Kami ingin memastikan mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang mencukupi. Kegiatan Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen partai politik dengan mencocokkan data keanggotaan yang telah diinput terhadap dokumen yang telah diunggah oleh parpol pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) termasuk di antaranya meliputi dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tak memenuhi syarat (TMS) seperti penyelenggara pemilu, ASN atau anggota TNI-Polri aktif” ujar Idham Kholik. Dalam kegiatan supervisi terhadap petugas verifikasi administrasi (vermin) di ruangan serbaguna KPU Kota Yogyakarta, Idham Kholik, menanyakan kepada petugas vermin tentang kendala yang dialami dan berbagai permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan vermin partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. selain itu Idham juga berpesan agar petugas verifikasi menyampaikan setiap kendala yang ditemukan selama bertugas agar dapat dicatat dan diatasi. Setelah melaksanakan supervisi, dilanjutkan dengan kegiatan pengarahan kepada komisioner dan Sekretaris di ruang tamu KPU Kota Yogyakarta. Pengarahan terkait proses pendaftaran parpol dan tahapan pemilu 2024. Instrumen pendaftaran partai politik (Parpol) menggunakan SIPOL merupakan kewenangan atributif KPU RI yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik.   Di sisi lain, KPU juga membuka layanan bagi warga untuk memeriksa secara mandiri lewat situs infopemilu.kpu.go.id, apakah nama mereka terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Jika ia dinyatakan terdaftar padahal tidak pernah merasa mendaftarkan diri sebagai anggota, maka ia dapat menyampaikan aduan atas pencatutan tersebut. (Her)