Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta resmi menyelenggarakan program "Sekolah Politik dan Demokrasi" sebagai langkah strategis untuk memperkuat literasi politik dan kapasitas kepemimpinan di kalangan generasi muda. Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis dan Jumat, 7-8 Mei 2026, kegiatan ini lahir dari keprihatinan atas menurunnya partisipasi politik pemuda di wilayah Yogyakarta. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari diskusi bersama DPRD DIY dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta yang sempat menyoroti fenomena penurunan keterlibatan aktif anak muda dalam politik pada akhir tahun2025 lalu. Kegiatan "Sekolah Politik dan Demokrasi" dibuka oleh Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd didampingi ketua KPU Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryosomodro, dan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, Isra Boy. Kegiatan "Sekolah Politik dan Demokrasi" perdana ini diikuti oleh 49 peserta yang terdaftar, mayoritas berasal dari kader internal HMI, namun ada pula mahasiswa aktif dari berbagai universitas di Yogyakarta yang antusias belajar tentang sistem demokrasi. Sekolah Politik dan Demokrasi ini menghadirkan jajaran narasumber kompeten, di antaranya Noor Harsya Aryosamodro dari KPU Kota Yogyakarta, Ketua PDIP Kota Yogyakarta Eko Suwanto, serta kehadiran Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan. Acara ini juga mendapatkan dukungan penuh dari DPRD DIY. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., menyambut baik kegiatan itu dan menyatakan komitmennya untuk mendukung sinergi antara lembaga legislatif dan organisasi kemahasiswaan demi memperkuat demokrasi. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk terlibat langsung dalam forum diskusi mahasiswa tersebut sepanjang tetap menjaga netralitas. Ketua KPU Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosomodro, juga menyambut baik inisiatif positif dari kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan organisasi kemahasiswaan seperti HMI adalah katalisator penting untuk menjangkau segmen pemilih muda yang sangat dinamis. Dalam pemaparan materinya Harsya menjelaskan tentang kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, KPU merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Namun dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja dalam koordinasi dengan beberapa lembaga negara lainnya, seperti Bawaslu, DKPP dan Pemerintah sebagai stakeholder. Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, Isra Boy, menegaskan bahwa sekolah politik ini bertujuan memberikan kesadaran bagi pemilih pemula dalam menghadapi berbagai momentum politik, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kota maupun Kabupaten, hingga Pemilihan Presiden (Pilpres). Tambahnya "Kami menginisiasi ini sebagai bagian dari keterlibatan HMI Cabang Yogyakarta untuk mengajak teman-teman pemula menghadapi situasi pemilihan, baik di Kota maupun Kabupaten, maupun di Pilpres. Pilkada atau Pilpres merupakan bagian dari partisipasi warga negara yang harus diakomodir oleh pemangku kepentingan," ujar Isra Boy saat memberikan keterangan di sela-sela kegiatan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini mencakup lima pokok bahasan utama seputar pendidikan politik bagi mahasiswa. Ke depannya, HMI Cabang Yogyakarta berencana melanjutkan rangkaian edukasi ini dengan menyelenggarakan "Sekolah Kebijakan Publik" yang memiliki sasaran audiens lebih luas. Program lanjutan tersebut akan lebih fokus pada bagaimanasistem birokrasi dan kebijakan bekerja, sebagai pelengkap atas pemahaman teori politik dan demokrasi yang telah didapatkan para peserta dalam agenda pertama ini.