Rapat Koordinasi KPU Yogyakarta: Persiapan Matang untuk Pemilu 2024
Yogyakarta - Dalam suasana penuh semangat, KPU Kota Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Sosialisasi sebagai langkah awal persiapan menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kamis (23/11/2023). Acara yang berlangsung di Hotel New Saphir Yogyakarta ini dihadiri oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu (PPK dan PPS) serta sejumlah stakeholder.
Erizal, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Yogyakarta, dalam sambutan pembuka mengingatkan semua peserta rapat untuk fokus pada tahapan pemilu yang tinggal 80 hari lagi. Dalam sambutannya, Erizal menyoroti perbedaan momentum antara Pemilu 2019 dan 2024, serta mengajak kepada seluruh peserta untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya adaptasi terhadap perubahan kondisi politik dan sosial.
"Unsur-unsur yang terjadi 9 bulan lalu, jika bisa dilupakan yang jelek-jelek dilupakan. Kita tinggal 80 hari lagi, membutuhkan berikhtiar, kecermatan, ketelitian serta semangat menyongsong momentum 2024," ujar Erizal. Beliau juga menekankan tiga hal utama yang harus dikerjakan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) pengelolaan dan pelayanan pemilih, edukasi, serta tanggung jawab dalam menjalankan agenda kepemiluan.
Pada bagian lain Zuhad Najamudin, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Yogyakarta, menyampaikan, lebih fokus pada pengawalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih yang berpindah. Ia menyoroti urgensi kerjasama dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK untuk mensinkronkan komunikasi dan melaksanakan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat. "Ada 11.000 pemilih yang perlu diedukasi, dan sekarang baru sekitar 200an. Perlu sosialisasi di kampus - kampus, asrama mahasiswa, pondok pesantren. Nanti ada forum sendiri untuk merumuskan yang akan kita tempuh untuk mengejar 11.000an pemilih," jelas Zuhad.
Ratna Mustika Sari, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, menyampaikan bahwa peran divisi hukum dan pengawasan sebagai "selimut hangat" untuk tahapan pemilu. Beliau menekankan kesiapan divisi hukum dan pengawasan dalam menyediakan data, formulir, dan bukti apabila terjadi sengketa pemilu di kemudian hari. "Divisi hukum dan pengawasan istilahnya selimut hangat untuk tahapan di pemilu. Saya berharap teman-teman di divisi hukum dan pengawasan siap-siap menyiapkan banyak data, formulir, dan bukti apabila di kemudian hari ada sengketa pemilu," tegas Ratna Mustika Sari.
Agus Muhamad Yasin, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, memberikan perspektif tentang fokus divisi sosialisasi yang menekankan pentingnya evaluasi data selama 9 bulan terakhir, perlunya rekonsiliasi dan perencanaan 2.5 bulan mendatang. "Divisi sosialisasi akan berupaya semaksimal mungkin dalam mensosialisikan seluruh tahapan pemilu yang sedang berjalan dan kita akan memaksimalkan waktu yang tersedia . Ia juga menyinggung tentang keterlibatan pemilih milenial, yang mencapai 40% di Kota Yogyakarta. Harus ada upaya aktif baik media sosial serta pertemuan dengan para milenial untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman pemilih milenial terkait proses pemilu.
Rapat ini diharapkan menjadi tonggak awal yang kuat dalam menyatukan langkah dan mempersiapkan segala aspek yang diperlukan untuk suksesnya Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Yogyakarta. Seluruh peserta didorong untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, dan mengedepankan semangat pelayanan kepada masyarakat. Perjalanan menuju pemilu yang berkualitas dan transparan telah resmi dimulai.(jae)
