Kawal Demokrasi dengan Integritas: KPU Kota Yogyakarta Teken Perjanjian Kinerja , Pakta Integritas, dan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan Tahun 2026
Awali siklus kerja di tahun yang baru dengan semangat transparansi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta laksanakan prosesi sakral penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, dan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan pada Senin(05/01/2026). Kegiatan yang berpusat di Pendopo KPU Kota Yogyakarta ini dilaksanakan secara hibrida, di mana seluruh jajaran KPU Kota Yogyakarta hadir secara luring, sementara pelaksanaannya terkoneksi secara daring serentak dengan KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Momentum ini merupakan bentuk janji tertulis dan komitmen moral seluruh jajaran penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta untuk bekerja sesuai koridor hukum dan etika profesionalisme sepanjang tahun anggaran 2026.
Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kota Yogyakarta, serta diikuti oleh seluruh staf sekretariat dengan penuh khidmat. Dokumen-dokumen yang ditandatangani bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah kontrak integritas kepada publik. Melalui Pakta Integritas, setiap personel berikrar untuk jauhi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan tegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh KPU Kota Yogyakarta akan didasarkan pada profesionalitas murni, tanpa adanya intervensi atau kepentingan pribadi yang dapat cederai kualitas demokrasi di Kota Yogyakarta.
Bagi masyarakat Kota Yogyakarta, langkah ini merupakan jaminan nyata bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tetap berdiri tegak di atas prinsip netralitas dan akuntabilitas.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja pastikan bahwa setiap program kerja yang dicanangkan memiliki target yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada rakyat. Dengan adanya penguatan komitmen di awal tahun ini, KPU Kota Yogyakarta berupaya jaga kepercayaan publik yang telah terbangun, pastikan bahwa setiap tahapan kegiatan ke depan senantiasa dikawal oleh sumber daya manusia yang bersih, berdedikasi, dan bebas dari segala bentuk benturan kepentingan demi kemajuan demokrasi bangsa. (sals)
